Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Indonesia mulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sejak menandatangai Letter of Intent (LOI) bekerjasama dengan IMF, dimana bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan- perusahaan di Indonesia. Bedasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa memiliki daya saing yang kuat dan dapat mencapai kinerja yang bagus dengan memperhatikan pihak pemegang kepentingan.

Secara umum prinsip- prinsip good corporate governance terdapat lima prinsip dasar yaitu: transparency, accountability, responsibility, independency, dan

1. Transparansi (Transparancy)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menggungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.