Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Menurut PERMEN BUMN

prinsip good corporate governance

Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Indonesia mulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sejak menandatangai Letter of Intent (LOI) bekerjasama dengan IMF, dimana bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan- perusahaan di Indonesia. Bedasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa memiliki daya saing yang kuat dan dapat mencapai kinerja yang bagus dengan memperhatikan pihak pemegang kepentingan.

Secara umum prinsip- prinsip good corporate governance terdapat lima prinsip dasar yaitu: transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.

  1. Transparansi (Transparancy)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menggungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

  1. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Baca Juga: Pengertian Etika Bisnis, Peran Etika Bisnis dan Prinsip Etika Bisnis

  1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang- undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

  1. Kemandirian (Idependency)

Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

  1. Kewajaran (Fairness)

Prinsip GCG yang terakhir adalah Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak- hak Pemangku Kepentingan (Stake Holders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan- kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Baca Juga: Pengertian dan Metode Penyusutan Depresiasi Aktiva Tetap

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here