Pengertian Geopolitik, Fungsi, Peranan dan Manfaat Geopolitik

0
177

Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki.

Untuk dapat mempertahankan negara, kita sebagai warga harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai Wawasan Nasional. Konsep Wawasan Nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil dari bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, politik dan geografi. Kedua unsur pokok, yaitu profil bangsa dan kondisi geografi sebuah bangsa inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan negara. Geopolitik ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik antar negara yang muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Geopolitik atau wawasan nasional Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian Geopolitik Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskann pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebaga pemikiran dasar pengembangan Wawasan Nasional Indonesia ditinjau dari:

  1. Falsafah Pancasila

Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan Nasional, antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sebgai wujud nyata penerapan HAM.

  1. Aspek kewilayahan Nusantara

Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakterristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia.

  1. Aspek Sosial Budaya

Menurut antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan dan sebaliknya. Kebudayaan hanya ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat-istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan.

  1. Aspek Historis

Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Dengan semangat kebangsaan yang menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945 di mana Indonesia mulai merdeka.

Kedudukan Wawasan Nusantara

  1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh suatu rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan.
  2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya, sebagai berikut:
  • Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai lanadasan Ideil.
  • Undang-undang dasar 1945 sebgaai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
  • Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
  • Ketahanan nasional sebgai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
  • GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Fungsi Wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan  daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatkan rasa, pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

Kedudukan Wawasan Nusantara

Kedudukan Wawasan Nusantara yang tersebut di atas, adalah posisi, cara pandang, sikap dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud Negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keuntungan yang diperoleh dari kondisi di atas bagi negara Indonesia adalah:

  1. Menjadi jalur laulintas perdagangan internasional
  2. Meningkatkan penerimaan pajak
  3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain
  4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
  5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing, khususnya yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa.
  6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi di antara negara tetangga.

Secara hierarki sistem kehidupan nasional Indonesia, posisi atau status Wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945, yaitu:

  1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara.
  2. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara.
  3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia.
  4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.
  5. Politik dan strategi nasional sebgai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

Bentuk Wawasan Nusantara

  1. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Bentuk ini mempunyai arti bahwa konsepsi wawasan Nusantara dipandang sebgai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.
  2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional menurut UUD 1945. Konsep ini mewajibkan MPR membuat GBHN (sekarang RJPM). GBHN dan RJPM merupakan wawasan pembangunan nasional adalah wujud dari wawasan nusantara yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup:
  3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
  4. Perwujudan kepulauan nusantara sebgai satu kesatuan ekonomi.
  5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
  6. Perwujudan kepulauan nusantara sebgai satu kesatuan pertahanan keamanan..
  7. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya bahwa wasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  8. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Sebagai faktor eksistensi suatu negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Mengenai batas negara, UUD 1945 tidak menjelaskan secara jelas tentang batas negara, melainkan hanya menyebut “seluruh tumpah darah Indonesia”(pembukaan UUD 1945) dan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil”. Namun demikian, mengenai batas negara RI dan tantangannya dapat diketahui dalam uraian berikut:
  9. Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang Wilayah Negara RI oleh Dr. Supomo, S.H. dan Muh. Yamin pada tanggal 31 Mei serta Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
  10. Ordonantine (UU Belanda) tahun 1939 yang disahkan pada tanggal 26 Agustus 1939 dimuat dalam staatblad no 422 tahun 1939, tentang “Territoriale Zee en Mariteme Kriengen Ordonantine”.
  11. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Perdana menteri Ir. Juanda, mengeluarkan pengumuman pemerintah RI yang pada hakikatnya adalah melakukan perubahan tyerhadap ketentuan ordonansi pada lemburan negara (staatblad) no. 422 tahun 1939.

Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis negara kita menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi beberapa negara yang beragam dan dapat dikategorikan menjadi empat macam (Kusumaatmadja,2002:26).

  1. Negara ASEAN termasuk Australia dan kini Timor Leste.
  2. Negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut.
  3. Negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga besar.
  4. Negara maritim besar, terutama negara adidaya dalam rangka mencapai global strategi.

Pandangan para pemikir geopolitik (Wawasan Nusantara) dapat dikemukakan sebagai berikut:

  1. Friedrich Ratzel (1844-1904) dengan teori ruang. Intinya adalah menyamakan negara sebagai mahluk hidup yang makin sempurna dan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan.
  2. Karl haushofer (1869-1946) dengan teori Pan Region. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dlaam 4 kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya, serta dikenal pula sebagai teori pan regional. Isi teori pan regional antara lain:
  3. Lebensraum (ruang hidup) yang cukup.
  4. Autarki (swasembada)
  5. Dunia dibagi empat Pan Region yaitu: Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India dan Pan Eropa Afrika.
  6. Sir Halford Mackinder (1861-1947) dengan teori Daerah jantung (Heartland). Teorinya adalah:
  7. Who rules East Europe commanda the Heartland.
  8. Who Rules the heartland commanda the word Island.
  9. Who rules the word island commanda the world.
  10. Sir Walter releigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) dengan Teod kekuatan Maritim. Kedua pemikir teori tersebut mengatakan:
  11. a) Sir Walter Releigh mengatakan, siapa yang mengausai laut akan mengausai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia.
  12. b) Alfred T. Mahan mengatakan, Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.
  13. Giulio Douhet (1869-1930) dan Wiliam Mitchel (1876-1936) dengna teori kekuatan di Udara mengatakan “ Kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.
  14. Nicholas J. Spykman (1893-1943) dengan teori daerah Batas (Rimland Theory) menurutnya “Penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia.

Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945, antara lain:

  1. Ruang lingkup bangsa terbatas diakui Internasional.
  2. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia.
  3. Kekuatan bangsa untuk mempertahankann eksistensi dan kemakmuran rakyat.

Sebagai kesimpulan bahwa Teori Geopolitik menjadi doktrin dasar terbentuknya negara nasional yang kuat dan tangguh adalah”

  1. Konsepsi ruang, merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup.
  2. Konsepsi Frointer, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan.
  3. Konsepsi politik kekuatan. Menjelaskann tentang kehdupan bernegara.

Baca Juga: Pengertian Etika Bisnis, Peran Etika Bisnis, Prinsip Etika Bisnis

Wadah Wawasan Nusantara

  1. Batas ruang lingkup

Bidang ini telah dibahas dalam asas kepulauan (archipelago) di mana wawasan nusantara mempunyai bentuk wujud sebagai:

  1. Nusantara
  2. Manunggal dan utuh menyeleruh.

2. Tata susunan pokok/inti organisasi.

  1. Bentuk dan kedaulatan Bab 1 Pasal 1.
  2. Kekuasaan pemerintah negara Bab II Pasal 4 dan 5 presiden Republik Indonesia           memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
  3. Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD 1945 ialah:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan             atas kekuasaan belaka.

2) Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan                    absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

3. Tata susunan pelengkap/kelengkapan organisasi

a. Aparatur negara harus mampu mendorong, menggerakkan, serta mengarahkan   usaha-usaha pembagunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat        banyak.

b. Kesadaran politik masyarakat kesadaran      bernegara.

  1. Pers.

Isi Wawasan Nusantara

  1. Tujuan

     Segenap aspek kehidupan nasional Indonesia juga selalu menganut dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna negara Bhineka Tunggal Ika yang merupakan ciri asasi dari Falsafah negara Pancasila.

  1. Sifat dan Ciri-ciri

a. Manunggal

Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Segenap aspek kehidupan sosial tersebut selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang sesuai dengan makna sesanti Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila.

b. Utuh Menyeluruh

Utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu      kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecahkan oleh kesatuan apapun dan bagaimanapun, sesuai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

  1. Cara kedalam

Berpedoman pada Pancasila sebgaai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadian, berwujud tata pergaulan dalam kehidupan yang dicita-citakan bersama serta asas kenegaraan menurut UUD 1945.

Tata Laku Wawasan Nusantara

Mengenai tata laku dapat dirinci dalam 2 unsur, yaitu: atta laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, seperti pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebisaan-kebiasaan hidupnya.

Implementasi Wawasan Nusantara

       Untuk mengimplementasikan Wawasan Nusantara beberapa hal berikut harus diperhatikan:

Impelementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik

  1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU partai      politik, UU pemilu, UU pemilihan Presiden, UU susunan dan kedudukan MPR, DPR DPD, DPRD I, DPRD II.
  2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus            berdasarkan hukum yang berlaku.
  3. Mengembangkan hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan      berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda.
  4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan   untuk meningkatkan semangat kebangsaan.

Impelementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi.

  1. Wilayah nusantara merupakan potensi ekonomi yang tinggi.
  2. Pembangunan ekonomi harus memerhatikan keadilan dan keseimbangan antar   daerah.

Impelementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial

  1. Mengembangkan peri kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang      berbeda, baik budaya maupun status sosial, dan daerah dengan tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang dengan kemjuan bangsa.
  2. Pembangunan bidang sosial harus berorientasi pada pengembangan budaya       Indonesia..

Impelementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

  1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus membrikan kesempatan      kepada setiap warga negara untuk berperan aktif..
  2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga     menjadi ancaman bagi daerah lain.
  3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang      memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here